 |
| Shalat berjamaah sejumlah simpatisan Ikhwanul Muslimun Mesir |
Adhe Nuansa Wibisono
Hubungan Internasional UGM
Yogyakarta , 22 Mei 2011
Pada era Anwar Sadat (1970-1981) hubungan antara Ikhwan dengan pemerintahan mulai diperbaiki dengan adanya kebijakan yang memperbolehkan Ikhwan untuk membangun organisasinya secara publik. Ikhwan dinyatakan kembali sebagai organisasi legal walaupun tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas politik seperti mengikuti kampanye dan pemilu sebagai partai politik.[1] Pada masa ini gerakan Ikhwan mulai menata ulang kekuatan organisasinya dengan menjadikan sarana masjid dan universitas sebagai sarana strategis penyebaran pemikiran dan pengkaderan. Ikhwan mulai melakukan rekrutmen terhadap berbagai aktivis mahasiswa di berbagai universitas besar seperti Universitas Al-Azhar dan Universitas Kairo. Tindak lanjut dari rekrutmen ini adalah penguasaan serikat-serikat mahasiswa dan mendominasi perpolitikan kampus.[2]
Gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun telah menyatakan tujuan-tujuan organisasinya, yaitu : “ Mencapai keadilan sosial, menjamin keamanan sosial untuk seluruh masyarakat, memberantas kebodohan dan penyakit masyarakat, dan menggalang kerja-kerja sosial. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, Al-Ikhwan Al-Muslimun membangun banyak sekolah-sekolah, klinik-klinik kesehatan, bakti sosial yang menyentuh jutaan orang. Hasan Al Banna, pendiri gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun juga menyatakan bahwa “Al-Islam huwa al-hal” [Islam adalah solusi], dan jika masyarakat dapat kembali memegang teguh nilai-nilai Islam dan ditegakkannya hukum syariah, maka kemiskinan dan eksploitasi yang terjadi dapat dihilangkan. Pada titik ini, gerakan Al-Ikhwan memiliki pendekatan yang damai dan bertahap akan perubahan sosial yang mereka tawarkan, berharap bahwa dengan menyebarkan pemahaman dan ideologinya kepada kelas menengah professional, gerakan ini dapat secara bertahap mengambil alih proses pengambilan kebijakan di masyarakat dan mengubah kebijakan dalam rangka membentuk tatanan sosial yang baru di masyarakat.[3]
Pada era ini juga Ikhwan kembali menjadikan masjid-masjid di seluruh Mesir sebagai basis dalam rekrutmen dan pengkaderan. Carrie Wickham menyebutkan hanya 30,000 dari 170,000 masjid di Mesir yang dikelola di bawah administrasi pemerintahan resmi, lainnya menjadi sarana gerakan Islam seperti Al-Ikhwan Al-Muslimun dan gerakan lain untuk melakukan rekrutmen dan pengkaderan terhadap anggota baru. Wickham kemudian juga menjelaskan bagaimana masjid yang dikelola oleh Ikhwan tidak hanya menyediakan pelayanan untuk ibadah shalat saja tetapi juga mengadakan pelajaran agama untuk kaum pria dan wanita, program-program setelah sekolah untuk pelajar dan perayaan-perayaan hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Masjid juga digunakan sebagai basis organisasi untuk mengadakan pelayanan kesehatan, taman kanak-kanak dan pusat distribusi bantuan sosial serta penyediaan sarana perpustakaan untuk buku-buku Islam.[4]
Apa yang membuat pilihan Al-Ikhwan Al-Muslimun bergerak dalam ruang-ruang pelayanan sosial di masyarakat menjadi istimewa adalah kondisi sosial-politik yang terdapat pada masyarakat Mesir pada saat itu. Permasalahan sosial seperti kemiskinan adalah sesuatu yang nyata dihadapi oleh masyarakat Mesir. Al-Ikhwan Al-Muslimun melihat hal ini sebagai akar masalah yang harus dibenahi terlebih dahulu, sebelum organisasi ini menyampaikan pesan-pesan religius yang normatif kepada masyarakat. gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun yang berusaha menawarkan slogan “solusi Islam” atas berbagai permasalahan kehidupan yang mereka hadapi. Al-Ikhwan mencoba membangun aktivitas-aktivitas yang dapat langsung menyentuh masyarakat. Ikhwan mencoba membangun aktivitas dan lembaga berupa masjid-masjid, asosiasi relawan Islami, lembaga sosial, klinik-klinik kesehatan, sekolah-sekolah, kelompok budaya ; kemudian juga asosiasi-asosiasi bisnis dan professional seperti bank syariah, pasar saham dan lembaga-lembaga penerbitan.[5]
Faktor utama yang menjadikan Al-Ikhwan Al-Muslimun menjadi sangat berpengaruh adalah organisasi ini mencoba untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang riil ada di tengah masyarakat. Pesan ini tersampaikan melalui berbagai aktivitas sosial organisasi, yang diperkuat dengan pesan-pesan dakwah Islam, dan bahasa dakwah yang ramah dalam penyampaian pesan-pesan tersebut ke masyarakat. Keluhan-keluhan masyarakat Mesir tentang pemberantasan kemiskinan, dipekuat dengan keengganan yang tampak dari pemerintah dan elit penguasa untuk mengatasai masalah sosial ini, serta inefektivitas dan kasus korupsi yang terlihat di seluruh institusi pemerintahan di seantero Mesir, membuat apa yang dilakukan oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun mendapatkan respon positif dari masyarakat.
Al-Ikhwan Al-Muslimun menunjukkan keinginan dan kemampuan untuk secara efektif mengatasi berbagai permasalahan sosial dengan menyediakan sekolah dan pelayanan kesehatan berbiaya rendah, menyebarkan bahan pangan dan berbagai varian pelayanan sosial lainnya. Kemudian juga menyebarkan dakwah agar masyarakat mengadopsi nilai-nilai Islam, gerakan Ikhwan juga menawarkan solusi atas permasalahan korupsi yang muncul dalam tubuh pemerintahan dan birokrasi.[6]
Alasan lain mengenai kesuksesan penyebaran pengaruh dari Al-Ikhwan Al-Muslimun adalah mengenai status keanggotaan mereka. Di samping berbagai keistimewaan, para anggota Ikhwan menggunakan konsep “dakwah” atau misi penyebaran Islam, untuk memberikan legitimasi dalam proses penggalangan dukungan akan pandangan hidup mereka dalam kelompok masyarakat yang lebih luas. Dengan menggunakan prinsip dan nilai Islam sebagai landasan aktivitas mereka, organisasi Islam menggunakan simbol dan membentuk identitas yang selaras dengan budaya masyarakat.[7]
Dengan membangun aktivitas organisasi dengan landasan dasar nilai-nilai keagamaan mereka, Al-Ikhwan Al-Muslimun mampu menembus struktur, institusi dan ritual keagamaan yang ada untuk menyampaikan pesan dan pandangan hidup yang diadposi oleh gerakan tersebut. Sebagai contoh, masjid-masjid di Mesir umumnya melaksanakan pelayanan sosial seperti pusat pelayanan masyarakat di negara-negara Barat. Di masjid tersebut masyarakat dapat menerima dan mengadakan layanan sosial, mendapatkan pendidikan keagamaan, berpartisipasi dalam diskusi-diskusi keagamaan, menyebarkan informasi-informasi politik dan terlibat dalam aktivitas politik oposisi. Snow dan Marshall (1984) mencatat pernyataan seorang mahasiswa Tunisia :
“Anda dapat melarang pertemuan-pertemuan mahasiswa dan memeriksa dokumen-dokumen yang keluar masuk universitas setiap harinya . . . tetapi anda tidak dapat melarang orang untuk pergi ke masjid setiap hari Jum’at dan mereka berkumpul bersama ketika mereka keluar masjid. Mereka terlalu banyak, mereka bisa saja ada dimanapun. Dan bagaimana mungkin pemerintah dapat melarang orang untuk pergi shalat [hal 141]?”[8]
Mungkin yang menjadi keistimewaan dari ekspansi organisasi Ikhwan adalah metodenya dalam membentuk cabang-cabang baru. Setelah pembentukannya di Isma’iliya, organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun memulai pembangunan masjid, menggunakan dana dari iuran anggota dan hibah dari pengusaha-pengusaha lokal. Perekrutan pelajar putera, pelajar puteri, klub-klub sosial sesudah itu juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya pertumbuhan organisasi. Setiap cabang baru dari Al-Ikhwan Al-Muslimun mengikuti pola pertumbuhan dan perkembangan yang sama. Organisasi ini akan membangun kantor cabang dan kemudian akan memulai proyek-proyek pelayanan sosial, pembangunan masjid, sekolah-sekolah, klinik-klinik kesehatan, mengembangkan kerajinan industri lokal atau program-program olahraga di masyarakat. Infrastruktur pelayanan sosial Al-Ikhwan Al-Muslimun berkembang dengan sangat cepat dan kemudian menjadi bagian penting dari tatanan sosial, politik dan ekonomi Mesir.[9]
Aktivitas ini memainkan peranan penting dalam menarik perhatian calon anggota baru. Kerja-kerja sosial yang dilakukan Al-Ikhwan Al-Muslimun membuat jutaan orang di Mesir bersentuhan dengan organisasi tersebut dan ideologinya. Terkait dengan kemungkinan adanya fenomena “free rider” dalam pelayanan sosial yang mereka berikan, Al-Ikhwan Al-Muslimun mencoba mengatasi permasalahan itu dalam organisasinya dengan menjadikan program semacam sekolah dan pelayanan kesehatan sebagai insentif terbatas untuk anggota Al-Ikhwan Al-Muslimun dan calon rekrutmen yang potensial. Kemudian yang paling penting adalah, mereka membangun infrastruktur institusional dimana organisasi ini dapat menunjukkan kemampuannya dalam mengatasi permasalahan sosial-ekonomi masyarakat Mesir.
Mereka mencoba membangun legitimasi nyata atas pesan dakwah yang dibangun bahwa Islam adalah jalan nyata dalam pembangunan masyarakat. Ideologi ini bukan hanya seperangkat ide-ide abstrak yang diperdebatkan oleh para intelektual dan para pemimpin politik, pesan Islam dihubungkan dengan kenyataan melalui aktivitas-aktivitas sosial yang dijalankan oleh organisasi. Aktivitas organisasi dan ideologinya merupakan dua mata sisi uang yang tidak terpisahkan. Orang-orang datang untuk melihat dua sisi sekaligus, dimana setiap sisinya menguatkan legitimasi gerakan dan manfaatnya bagi masyarakat.
Ini yang penulis maksudkan dengan pentingnya hubungan timbal balik antara gagasan, di satu sisi, dan aktivitas-aktivitas nyata organisasi, di sisi lainnya. Sebagai catatan, saat ini banyak sekali organisasi serupa yang bergerak di Mesir, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkan penerimaan masyarakat sebesar yang didapatkan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Kunci dari sukses Al-Ikhwan Al-Muslimun adalah ketika gagasan yang dibangun itu sejalan dengan praktiknya. Gagasan yang terikat langsung dengan praktiknya secara konkret, bisa terlihat (contoh, “Islam adalah jawaban, maka kita membangun masjid”, atau “orang-orang miskin harus dibantu, maka kita menyediakan bantuan dana untuk para janda”).[10]
Sementara Al-Ikhwan Al-Muslimun terus berkembang dalam aspek fisik dengan terus memperluas infrastruktur pelayanan sosialnya. Masjid menjadi sarana utama dalam melakukan rekrutmen organisasi. Selain kegiatan-kegiatan olahraga, masjid menjadi satu-satunya tempat yang diperbolehkan oleh pemerintah untuk berkumpulnya orang banyak pada masa-masa itu. Masjid juga relatif lebih aman dari penggebrekan polisi atau atau intervensi lainnya dari pemerintah. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai masjid, seperti peraturan yang dikeluarkan oleh departemen dalam negeri yang menggambarkan secara jelas usaha pemerintah untuk membendung pengaruh organisasi Ikhwan.
Masjid juga memberikan banyak keuntungan lainnya, masjid memberikan penceramah Ikhwan sebuah aura akan kehormatan dan kesalehan yang mungkin tidak akan mereka dapatkan jika kegiatan yang mereka laksanakan bertempat di jalanan atau kantor organisasi. Masjid mengikatkan organisasi Ikhwan dengan Islam, yang memberikan legitimasi atas pesan-pesan oposisi yang dilancarkan oleh organisasi (Billings dan Scott 1994). Terlebih lagi, masjid melindungi para pembicara dari kritik tajam dan serangan fisik yang mungkin bisa dilakukan oleh audiens.[11]
Masjid juga menjadi tempat untuk melakukan mekanisme seleksi secara pribadi untuk calon rekrutmen potensial, dimana keberadaan masjid membawa kecendrungan kepada pesan-pesan religius yang disampaikan oleh Al-Ikhwan Al-Muslimun. Masjid yang menjadi faktor penting dalam kebangkitan Al-Ikhwan Al-Muslimun, dimana masjid menciptakan dan menyediakan sebuah ruang publik untuk Ikhwan tidak hanya dalam aspek material (menjadi tempat perlindungan dari polisi dan tempat berkumpulnya audiens dalam jumlah besar) tetapi juga dalam aspek ideologis (memberikan legitimasi religiusitas dan menjadi sarana diskusi dalam masalah-masalah keagamaan).[12]
Sementara para pemimpin Al-Ikhwan Al-Muslimun menggunakan demonstrasi jalanan dan parade sebagai ajang kekuatan, masjid tetap menjadi sarana utama dalam rekrutmen anggota-anggota baru selama fase 1932-1954. Hanya dengan pesan-pesan keislaman yang spesifik, organisasi Ikhwan dapat menggunakan masjid sebagai sarana penyebaran ideologinya yang melancarkan kritik keras terhadap rezim berkuasa dan permasalahan sosial yang ada di Mesir. Pada titik ini pula interaksi antara aktivitas organisasi dengan ideologinya menjadi penting untuk diperhatikan. Penggunaan masjid, bersamaan dengan pesan-pesan keislaman memberikan keuntungan khusus kepada mobilisasi gerakan tersebut.
[1] Barbara He Zollner, The Muslim Brotherhood : Hasan Al Hudaybi And Ideology, Routledge Studies In Political Islam, London, 2009, Hal 48
[2] Carrie Rosefsky Wickham, op.cit., Hal 125
[3] Miriam Abouzahr, Egyptian Social Services, Senior Honors Theses, Eastern Michigan University, 2006, Hal 26
[9] Ziad Munson, Islamic Mobilization : Social Movement Theory and the Egyptian Moslem Broterhood, The Sociological Quarterly, Vol. 42 No.4, Department of Sociology, Harvard University, 2001, hal 25
Recent Comments