 |
| Hasan Al Hudhaibi, Mursyid Am Kedua Al Ikhwan Al Muslimun |
Adhe Nuansa Wibisono
Hubungan Internasional UGM
Yogyakarta , 2 Mei 2011
Pada tanggal 26 Juli 1952 dalam rapat luar biasa, Dewan Pendiri Al-Ikhwan Al-Muslimun merumuskan statemen yang dipublikasikan tanggal 1 Agustus 1952. Dalam statemen tersebut Ikhwan menyatakan ekspresi kegembiraan atas kesuksesan para perwira militer dalam mebebaskan Mesir. Pernyataan tersebut berisikan pandangan Al-Ikhwan Al-Muslimun terhadap multi-problem reformasi –moral, politik, ekonomi dan sosial- yang meimpa rakyat Mesir pada awal aman baru.
Pada saat munculnya gejolak pertama revolusi, Dewan Komando Revolusi atau Revolutionary Command Council (selanjutnya disingkat RCC) menghapuskan seksi kepolisian rahasia dalam Kementrian Dalam Negeri dan menghancurkan kekuatannya secara menyeluruh. Salah satu tokoh yang disingkirkan adalah Muhammad Al-Jazzar, yang terkenal karena spesialisasinya menangani masalah Al-Ikhwan Al-Muslimun dan keterlibatannya dalam pembunuhan Hasan Al-Banna. Rezim pemerintah militer juga mengumumkan bahwa investigasi kasus pembunuhan Al-Banna akan diselidiki dengan serius. Kemudian penunjukkan Rasyad Muhanna sebagai anggota Dewan Regency dan pembebasan para tahanan politik yang sebagian besarnya adalah anggota Ikhwan, ditujukan untuk meningkatkan hubungan baik RCC dengan Ikhwan.[1]
Pada masa awal pemerintahan rezim baru, RCC atas rekomendasi Gamal Abdul Nasser memutuskan untuk menyertakan Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam kabinet pemerintahan. RCC menyampaikan kepada Hasan Al-Hudhaibi, Mursyid Am Al-Ikhwan Al-Muslimun, tentang keputusan untuk meminta tiga orang Al-Ikhwan Al-Muslimun masuk di dalam kabinet, salah satu diantaranya harus Syaikh Hasan Al-Baquri. Hudhaibi menyetujui, dan tanpa berkonsultasi dengan Dewan Pimpinan, ia merekomendasikan nama Hasan Al-Asymawi dan Munir Ad-Dilla, yang keduanya ditolak oleh RCC.
Kemudian Hudhaibi baru memberitahukan tawaran kursi kabinet tersebut kepada Dewan Pimpinan tanpa menyebutkan kedua nama yang telah diajukan dan kemudian ditolak. Dewan Pimpinan kemudian memutuskan secara mufakat untuk tidak masuk pemerintahan. Syaikh Hasan Al-Baquri –yang telah duduk dalam kabinet karena Hudhaibi tidak menunjuk penolakan pada dirinya- tentu saja absen dari pertemuan dewan pimpinan itu, kemudian ia dipecat dari Al-Ikhwan Al-Muslimun sejak hari pertama pengangkatannya diumukan kepada publik.
Kemudian juru bicara Al-Ikhwan Al-Muslimun menjelaskan dua alasan keengganan organisasi itu masuk ke dalam kabinet, 1) kekhawatiran Al-Ikhwan Al-Muslimun akan kehilangan popularitasnya karena terlibat dalam kekuasaan, 2) kekhawatiran akan tekanan dari pihak asing dan kelompok minoritas terhadap rezim pemerintah dan Ikhwan akan terkena imbas dari problem tersebut. Pertimbangan lain yang lebih bersifat operatif adalah, 1) di belakang setiap kementrian ada opsir militer yang memegang kekuasaan sesungguhnya, 2) dengan hanya tiga orang menteri, Al-Ikhwan Al-Muslimun tidak memilikin suara yang kuat dan terpaksa meminjamkan nama mereka untuk melegitimasi suatu keputusan yang tidak mereka dukung.[2]
Keretakan Hubungan Al-Ikhwan Al-Muslimun dengan Militer
Pada tanggal 14 Oktober 1952, satu bulan setelah krisis kabinet, Rasyad Muhanna, seorang anggota senior Al-Ikhwan al-Muslimun, dipecat dari keanggotaan Dewan Regency. Pemecatan ini merupakan buntut perbedaan pendapat antara RCC dengan Dewan Regency tentang pemusatan kekuasaan kepada pemerintahan. RCC menentang pandangan Muhanna yang menyatakan perlunya mendeklarasikan konstitusi Islam. Pemecatannya disusul dengan penahanan Muhanna namun kemudian ia dibebaskan. Ia ditangkap kedua kalinya pada januari 1953 setelah ia berkampanye tentang seruan pembentukan negara Islam setelah dihapusnya Konstitusi 1923 pada tanggal 10 Desember 1952.
Awal tahun baru menunjukkan keretakan hubungan antara Al-Ikhwan Al-Muslimun dengan RCC. Pada tanggal 16 Januari 1953, pemerintah militer mengeluarkan dekrit pembubaran semua partai politik dan ormas kecuali organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun. Pada tanggal 23 Januari 1953, pemerintah mengumumkan pembentukan Dewan Pembebasan (Hai’ah At-Tahrir) yaitu gerakan rakyat pro pemerintah yang ditujukan untuk menanamkan semangat persatuan bangsa, dewan ini juga menjadi inti organisasi politik yang menggantikan partai politik yang telah dibubarkan. Pada perkembangan berikutnya Dewan Pembebasan bersama Tentara Keamanan Rakyat menjadi inti dari kekuatan politik rezim pemerintahan RCC.
Pembentukan dewan ini adalah langkah yang ditakutkan Ikhwan pada saat itu, karena terbukti bahwa pembentukan Dewan Pembebasan dimaksudkan untuk menentang peranan Ikhwan sebagai “penjaga sipil” rezim pemerintah. Dewan itu juga menantang posisi Al-Ikhwan Al-Muslimun sebagai corong ideologis suara rakyat, Karena pemerintah bermaksud menjadikan Dewan Pembebasan sebagai instrument untuk meraih dukungan rakyat dalam level ideologis.
Menurut Undang-Undang 10 September 1952 yang mewajibkan integrasi semua partai, Al-Ikhwan Al-Muslimun sudah menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk diajukan kepada Menteri Dalam Negeri dan menyatakan diri sebagai partai politik. Pengecualian Al-Ikhwan Al-Muslimun dari dekrit pembubaran partai politik dapat ditafsirkan sebagai pengukuhan Ikhwan sebagai satu-satunya partai politik yang legal menurut dekrit tersebut. Kondisi tersebut menjadikan Ikhwan dalam posisi tertinggi di dalam negeri. Pemerintah militer membutuhkan penataan kembali institusi politik pasca revolusi, dalam kondisi seperti ini hanya Al-Ikhwan Al-Muslimun yang dianggap bisa diandalkan dalam menggalang dukungan masyarakat.[3]
Pada tanggal 12 Januari 1954, para mahasiswa yang dipelopori oleh Ikhwan mengadakan pertemuan untuk merayakan peringatan tahunan “syuhada” kampus. Saat mereka sedang melakukan orasi, sebuah mobil Jeep militer mendekati massa mahasiswa, Jeep yang diperlengkapi dengan pengeras suara dinaiki oleh para pendukung “Dewan Pembebasan” yang disponsori pemerintah. Kemudian barisan “Dewan Pembebasan” tersebut mulai melakukan orasi saingan dengan slogan-slogan nasionalisme. Massa mahasiswa Ikhwan meminta agar mereka menjauh dari barisan mahasiswa, kemudian terjadi adu mulut, bentrokan dan kerusuhan yang disusul dengan masuknya barisan massa “Dewan Pembebasan” yang telah menunggu di luar kampus dengan membawa bendera dan senjata. Kerusuhan tersebut berakhir dengan sejumlah korban luka-luka dan pembakaran mobil Jeep.
Akibat kerusuhan tersebut, pada tanggal 13 Januari 1954, kabinet pemerintahan revolusi memutuskan untuk membubarkan organisasi Ikhwan, namun keputusan itu baru disebarluaskan ke publik pada tanggal 15 Januari 1954 guna memperkuat personel pasukan keamanan di wilayah Mesir Selatan. Pemerintah revolusi menyebutkan latar belakang pembubaran organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun diantaranya adalah keengganan Hasan Al-Hudhaibi untuk berpartisipasi aktif dalam revolusi 23 Juli 1952, penentangannya terhadap undang-undang reformasi agrarian di saat pemerintahan revolusi ingin membuka kembali kasus pembunuhan Hasan Al-Banna dan membebaskan tahanan politik Ikhwan.
Alasan lainnya adalah krisis dalam penunjukkan orang-orang Al-Ikhwan Al-Muslimun yang akan yang akan duduk dalam kabinet revolusioner, pengecualian Al-Ikhwan Al-Muslimun dari undang-undang partai politik Januari 1953, tuntutan Al-Ikhwan Al-Muslimun untuk ikut campur dalam masalah politik nasional, penentangan Al-Ikhwan Al-Muslimun terhadap pembentukan Dewan Pembebasan, pertemua rahasia Hasan Al-Hudhaibi dengan Inggris, tindakan subversif oknum-oknum biro rahasia Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam tubuh militer Mesir, dan yang terakhir adalah insiden kerusuhan mahasiswa pro Al-Ikhwan Al-Muslimun dengan barisan Dewan Pembebasan.
Langkah selanjutnya yang diambil pemerintah adalah menangkap ratusan anggota Al-Ikhwan Al-Muslimun termasuk diantaranya Hasan Al-Hudhaibi, Mursyid Am Ikhwan. Pada hari-hari berikutnya pemerintah mulai melancarkan serangan pers terhadap Hudhaibi secara personal, bukan Al-Ikhwan Al-Muslimun sebagai suatu organisasi. Serangan pemerintah diantaranya adalah kritikan-kritikan internal Al-Ikhwan Al-Muslimun kepada sosok Hudhaibi, dan tuduhan upaya menggulingkan pemerintahan revolusioner, dengan adanya penemuan tempat persembunyian senjata di rumah seorang anggota Ikhwan. Fakta ini memperkuat asumsi mengenai Hasan Al-Hudhaibi yang menjadi target utama pemerintah dan RCC bermaksud membentuk Al-Ikhwan Al-Muslimun di bawah kepemimpinan yang sesuai dengan kepentingan pemerintah.
Krisis Internal di Dalam Tubuh Militer
Peristiwa lain yang terjadi di sekitar konflik antara RCC dengan Al-Ikhwan Al-Muslimun adalah krisis internal di dalam tubuh RCC sendiri antara Jenderal Neguib dan Gamal Abdul Nasser. Pada tanggal 23 Februari 1954 Neguib mengundurkan diri dari posisi presiden Mesir dan pengunduran tersebut diterima RCC pada tanggal 24 Februari 1954. Pada malam tanggal 24 Februari, rumah Neguib dikepung dan pada tanggal 25 Februari, Koran Mesir membuat pemberitaan pertama tentang perpecahan dalam tubuh junta militer. Pada tanggal 26 Februari pukul 17.00, setelah hampir terjadi huru hara dan pemberontakan rakyat untuk mendukung Neguib, RCC terpaksa mengumumkan pengangkatan kembali Neguib ke kursi kepresidenan.[4]
Pada tanggal 27 Februari 1954, rakyat dan massa melakukan demonstrasi di sepanjang jalan untuk merayakan kembalinya Neguib kepada kursi kepresidenan. Neguib dianggap sebagai lambang oposisi Nasser dan simbol revolusi tandingan. Aksi demonstrasi dihadang aparat keamanan di jembatan Khedive Ismail yang bertujuan untuk menggiring mereka kembali ke Giza. Bentrokan tidak bisa dihindarkan, terjadi kerusuhan dan penembakan oleh tentara kepada demonstran. Massa demonstran bergerak menuju ke arah Istana Republik dan disambut oleh Presiden Neguib. Pemimpin demonstran yang paling vokal saat itu adalah Abdul Qadir Audah, anggota Al-Ikhwan Al-Muslimun.
Audah menyampaikan pidato dan menyebarkan famlet yang mengutuk rezim Nasser dan membela Hudhaibi dan peranannya selama satu tahun terakhir. Seperti kebanyakan rakyat Mesir lainnya, Audah telah salah dalam membaca situasi dan salah mengkakulasi kekuatan Nasser dan RRC, yang kemudian terbukti itu menjadi sebuah kesalahan yang fatal. Pada malam harinya, rezim Nasser melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh demonstran, 117 orang ditangkap, 45 orang diantaranya anggota Ikhwan, termasuk Abdul Qadir Audah, yang lainnya berasal dari Partai Komunis, Sosialis dan Wafd. Dalam insiden bentrokan berdarah di atas jembatan Khedive Ismail, 6 orang mahasiswa Al-Ikhwan Al-Muslimun ditahan.[5]
Hasan Al Hudhaibi yang masih berada di dalam penjara meresepon peristiwa penangkapan anggota Ikhwan dengan menulis surat kepada Presiden Neguib yang meminta pembebasan anggota Al-Ikhwan Al-Muslimun agar situasi bisa dikendalikan. Pada tanggal 15 Maret, Neguib menyangkal telah menerima surat seperti itu, tetapi ia secara pribadi berjanji kepada Al-Ikhwan Al-Muslimun bahwa ia akan berkonsultasi dengan pihak-pihak lain. Majalah Ad-Da’wah, organ milik Saleh Asymawi, turut menyuarakan tuntutan pembebasan anggota Al-Ikhwan Al-Muslimun dan menyatakan bahwa pembubaran Al-Ikhwan Al-Muslimun pada bulan Januari adalah suatu kesalahan.
Peristiwa Al-Manshiyya dan Pembubaran Al-Ikhwan Al-Muslimun
Kebijakan Hudhaibi membubarkan biro rahasia Al-Ikhwan Al-Muslimun dan menggantinya dengan bentuk baru telah berubah dengan munculnya krisis Januari 1954 antara Al-Ikhwan Al-Muslimun dengan pemerintah. Dengan dibebaskannya tahanan Ikhwan pada bulan Maret, biro rahasia meraih kedudukan baru bagi pihak yang memandang bahwa perang melawan pemerintah tidak dapat dihindarkan.
Hudhaibi mendelegasikan permasalahan biro rahasia kepada Yusuf Tala’at, kepala biro rahasia yang baru, agar konflik internal yang dijalankan oleh anggota senior biro rahasia dapat diredam.Pada bulan Januari, Yusuf Tala’at menerima usulan Abdul Mun’im Abdul Rauf untuk mengorganisir kembali unit-unit biro rahasia, karena ia meyakini langkah tersebut akan memberi jalan baginya untuk “menundukkan” kelompok rahasia ini. Namun Abdul Mun’im Abdul Rauf memiliki maksud lain, pada waktu dia telah merintis program rekrutmen baru yang membuat kekuatan dari biro rahasia ini semakin cepat berkembang.
Pasca pembubaran Al-Ikhwan Al-Muslimun pada Januari 1954, aktivitas pertama biro rahasia terbatas pada pengiriman surat-surat kaleng yang berisi ancaman terhadap anggota Ikhwan yang diduga melakukan kolusi dengan pemerintah, diantaranya adalah Abdul Qadir Audah. Sejak bulan Mei, biro rahasia ini menyebarkan pamflet-pamflet yang berisi pernyataan perang terhadap pemerintah. Kemudian pada bulan Juli, gagasan untuk melakukan “demonstrasi rakyat” tampaknya telah menjadi bagian integral dalam pikiran anggota biro rahasia.
Ide tersebut pertama kali dikemukakan oleh Abdul Mun’im Abdul Rauf, dalam pelariannya dari penjara pada bulan April, dan kini dilindungi oleh anggota biro rahasia, gagasan tersebut didukung oleh Ibrahim At-Tayyib, kepala seksi biro rahasia cabang Kairo. Gagasan-gagasan lainnya juga muncul tetapi memiliki satu tujuan : membunuh Perdana Menteri Gamal Abdul Nasser. Abdul Rauf dua kali mengajukan kepada Yusuf Tala’at gagasan untuk memakaikan seragam militer terhadap salah seorang anggota biro rahasia, untuk menyusup dan kemudian menghancurkan kantor RCC kemudian juga membunuh para menteri.
Namun Tala’at menolak usulan tersebut, tetapi pada kali kedua, gagasan tersebut mendapat dukungan dari Tayyib, yang menawarkan untuk mensuplai senjata yang dibutuhkan untuk serangan tersebut. Rencana ketiga adalah membunuh Nasser secara pribadi, dengan cara menggunakan bom ikat pinggang yang dipakaikan pada salah seorang anggota biro rahasia, namun tidak ada anggota yang bersedia menjadi sukarelawan.
Pada awal Oktober 1954, dewan pimpinan biro rahasia Al-Ikhwan Al-Muslimun memutuskan untuk melakukan rencana pembunuhan Gamal Abdul Nasser. Dewan pimpinan itu kemudian menunjuk Mahmud Abdul Latif, anggota A-Ikhwan Al-Muslimun distrik Imbaba Kairo, untuk melaksanakan tugas tersebut. Instruksi itu didelegasikan melalui Hindawi Duwair, Ketua Ikhwan Distrik Imbaba. Letif kemudian diberi tempo tiga hari untuk memutuskan sanggup tidaknya melaksanakan tugas tersebut. Pada tanggal 19 Oktober, Abdul Latif memutuskan untuk menerima tugas membunuh Nasser, dengan alasan Nasser telah berkhianat terhadap kepentingan bangsa, karena ia menandatangani perjanjian yang merugikan hak bangsa Mesir.[6]
Pada 24 Oktober, Kamal Khalifah, anggota Dewan Pimpinan Al-Ikhwan Al-Muslimun, mengunjungi deputi Perdana Menteri, Gamal Salim. Ia menyampaikan selamat kepada pemerintah atas suksesnya penandatangan perjanjian dengan Inggris. Kemudian pada 26 Oktober, Abdul Aziz Kamil, Kepala Seksi Usrah, mengunjungi rumah Hindawi Duwair. Abdul Aziz tidak mengetahui bahwa pada pagi hari itu, Duwair, sebagai bagian dari scenario aksi terror, telah memfasilitasi kepergian Mahmud Abdul Latif ke Alexandria.[7]
Pada malam hari 26 Oktober, saat Gamal Abdul Nasser sedang berpidato mengingatkan rakyat akan perjuangan nasional Mesir, serta merayakan keberhasilan penandatanganan perjanjian evakuasi, di hadapan rapat akbar, ia ditembak sebanyak delapan kali tembakan. Saat tembakan dilepaskan, ie menghentikan pidatonya, kemudian setelah tembakan berhenti ia melanjutkan pidato di tengah histeris massa :
“Wahai rakyatku.. Wahai orang-orang merdeka.. Aku, Gamal Abdul Nasser, lahir dari darah kalian dan darahku untuk kalian. Aku akan hidup demi kalian dan aku akan mati demi mengabdi pada kalian. Wahai orang-orang yang bebas.. Wahai rakyatku.. Meskipun mereka membunuhku, aku akan menempatkan dalam diri kalian sikap menghargai diri sendiri. Biarkan mereka membunuhku sekarang juga, Karen aku telah menanamkan kebebasan, harga diri, dan kehormatan pada bangsa ini. Demi kepentingan Mesir dan demi kebebasan Mesir, aku akan hidup dan demi pengabdianku kepada Mesir aku akan mati”.
Perdana Menteri Nasser mengakhiri pidatonya dan meninggalkan massa. Persitiwa tersebut melempangkan jalan baginya untuk melakukan pembalasan terhadap gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Pada tanggal 9 Desember setelahnya, enam orang Al-Ikhwan Al-Muslimun dihukum gantung, ribuan anggota dipenjara dan organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun benar-benar diporakporandakan.
Dewan Revolusi yang saat itu dipimpin oleh Gamal Abdul Nasser menghancurkan Al-Ikhwanul Al-Muslimun sampai tingkat yang tidak terbayangkan. Gamal Abdul Nasser memenjarakan Mursyid ‘Am Ikhwan, Ustadz Hasan Al Hudhaibi, memerintahkan pengrusakan dan pembakarn kantor pusat Al-Ikhwan Al-Muslimun, menangkapi dan menyiksa para aktivis Ikhwan, menyatakan Al-Ikhwan Al-Muslimun sebagi organisasi terlarang, menyita aset-aset strategis organisasi, menghukum mati tokoh-tokoh Ikhwan diantaranya adalah Syaikh Sayyid Quthb, dan menjadikan Al-Ikhwan Al-Muslimun sebagai gerakan kontra revolusioner yang menjadi lawan politik yang harus dimusnahkan dalam pemerintahan baru.
Pada Desember 1954, hukuman pertama diumumkan. Tujuh orang tokoh Ikhwan diancam dengan hukuman mati. Mereka diantaranya adalah Hasan Al-Hudaybi, Abd Al-Qadir Audah, Yusuf Tala’at, Hindawy Duwayr, Ibrahim al-Tayyib, Syaikh Muhammad Farghali dan Mahmud Abd al-Latif. Pada hari berikutnya, 5 Desember 1954, Gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun secara resmi dinyatakan terlarang oleh pemerintah.[8]
Recent Comments