 |
| Bendera negara-negara ASEAN, sumber : www.zerochan.net |
Adhe Nuansa Wibisono, S.IP[1]
ASEAN Researcher, The Habibie Center
Jakarta, Jumat 4 Oktober 2013
Pada tanggal 9 Oktober 2013 mendatang para pemimpin Asia-Pasifik akan bertemu dalam East Asian Summit (EAS) di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Bersama dengan ASEAN dan APEC, EAS merupakan elemen penting dari proses penguatan regionalisme di kawasan Asia Pasifik.
EAS adalah pertemuan tingkat tinggi para pemimpin negara dalam pembangunan kerjasama dan dialog strategis untuk menghadapi berbagai permasalahan di kawasan Asia Pasifik. EAS juga merupakan grup regionalisme yang signifikan dengan peranan penting untuk memperdalam integrasi dan kerjasama yang lebih erat dalam dinamika politik di kawasan.
Keanggotaan EAS terdiri dari sepuluh negara ASEAN (Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam) dan delapan negara lainnya yaitu Amerika Serikat, Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru dan Rusia. Pada dasarnya EAS merupakan forum yang dikembangkan oleh blok negara-negara ASEAN, dan terkait dengan KTT ASEAN.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah ASEAN dapat menjaga soliditas dan netralitasnya dalam menghadapi pengaruh negara besar dalam EAS ini? Terutama pengaruh dua kekuatan besar di kawasan yaitu Amerika serikat dan China. Satu hal yang dirasa mampu menjawab pertanyaan ini adalah adanya gagasan mengenai ASEAN Centrality.
ASEAN Centrality
ASEAN Centrality merupakan gagasan yang melihat ASEAN sebagai “kekuatan pendorong dalam memetakan perkembangan aristektur kawasan”. ASEAN Centralitymenjadikan ASEAN sebagai “pihak yang netral” bagi negara adidaya untuk bertemu dan mencegah dominasi kekuatan tunggal di kawasan Asia-Pasifik.
ASEAN Centrality kemudian dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan daya tawar politik sepuluh negara ASEAN kepada negara adidaya di kawasan seperti Amerika Serikat dan China, yang diharapkan dapat mencegah dominasi dan marjinalisasi politik dari dua kekuatan besar ini.
ASEAN Centralityakan mendapatkan tantangan yang besar di tengah strategi rebalancing Amerika Serikat dan kebangkitan politik China. ASEAN Centrality akan berhadapan dengan strategi rebalancing AS, yaitu strategi untuk mengembalikan keseimbangan intervensi geopolitik AS yang menjadi “overweight” di Timur Tengah dan “underweight” di Asia-Pasifik. Selain itu, rebalancing AS ke Asia-Pasifik merupakan upaya untuk menyeimbangkan pengaruh China di kawasan itu.
Terkait dengan strategi rebalancing AS ini, Menteri Pertahanan AS, Leon Panetta, pada Asia Security Summit di Singapura, menyatakan akan melakukan penyebaran Angkatan Laut AS yang berdampak pada peningkatan jumlah personil angkatan laut AS di kawasan Asia Pasifik, penempatan marinir AS di Australia, pengiriman kapal tempur Littoral Combat ke Singapura dan penguatan komitmen dalam perjanjian pertahanan dengan sekutu AS di kawasan tersebut.
Di sisi lainnya, suksesi politik China di bawah kepemimpinan baru, Presiden Xi Jinping, memunculkan pertanyaan mengenai masa depan hubungan Beijing dengan kekuatan utama lainnya di kawasan termasuk AS dan ASEAN. Presiden Xi Jinping terkait dengan posisi China di kawasan menyatakan, “memperhatikan kontradiksi antara upaya penguatan China untuk melindungi hak maritimnya dan keinginan untuk menjaga stabilitas regional”.
Kemudian ia menegaskan keinginan China untuk, “menjaga kedaulatan nasional sekaligus mencari pemecahan masalah yang relevan melalui dialog”. Ia juga berkomitmen untuk melindungi “kepentingan nasional” China termasuk isu Laut China Selatan, Xinjiang, Tibet, Taiwan dan Kepulauan Senkaku.
Peran Bebas Aktif Indonesia
Indonesia tidak boleh bersikap reaksioner terhadap strategi yang dilakukan AS dan China, tetapi berusaha untuk menciptakan keseimbangan permainan. Selama ini kawasan Asia Tenggara menjadi begitu terfragmentasi, dikarenakan telah menjadi objek kolonialisme hingga abad ke 20 dan kompetisi kekuatan besar pada era Perang Dingin. Asia Tenggara sedemikian terpisah antara satu dengan lainnya, sehingga secara tradisional telah digunakan pada proxy war baik selama era kolonialisme maupun Perang Dingin.
Indonesia dapat memperkuat peranan ASEAN sebagai penyeimbang dengan ikut berperan mengelola kerjasama ekonomi dan politik diantara ASEAN dan mitranya. Keterlibatan antara ASEAN dengan negara Asia Pasifik lainnya menjadi bagian penting untuk menghadapi tantangan yang kompleks di kawasan dan harus diperkuat secara terus menerus.
Posisi Indonesia dalam merespon kebijakan AS dan China di kawasan, dapat dilihat pada konsep dynamic equillibrium, yang diangkat oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, yang berarti tidak ada satu negara pun di kawasan yang mendominasi. Dengan memilih strategi dynamic equillibrium, Indonesia mendorong agar para aktor di ASEAN bersedia untuk untuk berbagi ruang tanpa satunegara menjadi lebih dominan. Sehingga dynamic equillibrium akan menghasilkan lebih banyak forum partisipatif terbuka yang akan meningkatkansignifikansi dari ASEAN Centrality.
Marty Natalegawa kemudian menegaskan bahwa “ASEAN tidak akan membiarkan kawasan ini menjadi arena kompetisi untuk negara-negara yang menganggap dirinya sebagai kekuatan besar, siapapun dan kapanpun”. Oleh karena itu menjadi penting bagi gagasan ASEAN Centrality untuk diubah menjadi sesuatu yang relevan sehingga ASEAN tidak hanya menjadi regionalisme yang mudah dikendalikan secara eksternal. Sebaliknya, negara-negara anggota ASEAN harus menjadi aktor untuk memutuskan apa yang terbaik bagi kawasan ASEAN.
Dengan demikian Indonesia telah mendorong agar ASEAN dapat berlaku bebas aktif dalam merespon kekuatan pengaruh AS dan China di kawasan. Indonesia mendorong penguatan ASEAN Centrality sebagai cara agar negara-negara anggota ASEAN dapat meningkatkan daya tawar politiknya dalam menghadapi AS dan China. Melalui ASEAN Centrality, diharapkan istilah “ASEAN to speak with one voice” akan benar-benar terwujud menjadi sebuah kenyataan.
*dimuat di Sinar Harapan, 8 Oktober 2013
link berita : http://www.shnews.co/detile-26136-%E2%80%9Casean-centrality%E2%80%9D-dan-peran-bebas-aktif-indonesia.html
[1] Adhe Nuansa Wibisono, S.IP (Cand) M.Si adalah seorang Junior Researcher pada ASEAN Studies di The Habibie Center, Jakarta, Indonesia. Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis yang tidak mewakili sikap dan kebijakan resmi dari lembaga asalnya.
Recent Comments