 |
| Harian Bogor, Senin 2 Maret 2015 |
Kajian Kepemimpinan dalam “Studi Negara Madinah sebagai Basis Awal Pemerintahan Islam”
BOGOR – Pada Kamis, 26 Februari 2015, Center of Leadership Studies – Sekolah Kepemimpinan Bangsa akan menyelenggarakan dialog Kajian Kepemimpinan yang berjudul “Studi Negara Madinah sebagai Basis Awal Pemerintahan Islam” di Aula Teater Dzikir, Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa di Parung, Bogor. Kajian Kepemimpinan kali ini akan menghadirkan Muhammad Jazir ASP (Tim Ahli Pusat Studi Pancasila UGM) sebagai narasumber dengan Adhe Nuansa Wibisono (Direktur Riset Center of Leadership Studies, Sekolah Kepemimpinan Bangsa) sebagai moderator.
Tujuan dari dialog Kajian Kepemimpinan ini adalah sebagai berikut : (a) untuk mengetahui tahapan pembentukan negara Madinah yang berasal dari komunitas lintas etnik dan agama kemudian bersatu dalam komunitas ummah, (b) untuk mempelajari konsep negara, sistem sosial dan kesepakatan politik yang terdapat dalam negara Madinah, dan (c) untuk mempelajari signifikansi Piagam Madinah sebagai basis konstitusi pembentukan negara Madinah dan komunitas ummah.
Terkait dengan prinsip kewarganegaraan dalam Negara Madinah, semua komunitas Madinah meskipun berasal dari berbagai suku dan agama yang berbeda namun bersatu dan diikat dalam kesatuan ummah, identitas kolektif baru yang bersifat kebangsaan (wathaniyyah) yang menyatukan semua elemen di Madinah. Hubungan antara komunitas muslim dan non-muslim didasarkan atas prinsip bertetangga yang baik, komitmen untuk saling membantu dalam menghadapi agresi dan serangan dari luar dan menghormati kebebasan beragama. Persyaratan Madinah sebagai sebuah negara, walaupun masih sederhana telah terpenuhi dimana terdapat wilayah kekuasaan, pemerintahan, negara, rakyat, kedaulatan serta memiliki konstitusi.
Penjelasan yang lebih mendalam mengenai Piagam Madinah disimpulkan oleh Hasan Ibrahim Hasan, yang menyimpulkan empat hal penting : Pertama, mempersatukan komunitas muslim dari berbagai suku dan kabilah kepada satu ikatan persatuan. Kedua, menghidupkan semangat hidup berdampingan dan saling menjamin keamanan diantara sesama warga Madinah. Ketiga, menetapkan bahwa setiap warga Madinah memiliki kewajiban memanggul senjata, mempertahankan keamanan dan melindungi Madinah dari agresi serangan pihak luar. Keempat, menjamin persamaan dan kebebasan komunitas Yahudi dan pemeluk agama lain dalam mengurusi kepentingan mereka.
Dengan demikian, narasumber ahli dalam edisi Kajian Kepemimpinan kali ini akan membahas secara lebih mendalam mengenai tahapan pembentukan negara Madinah yang berasal dari komunitas lintas etnik dan agama dan kemudian fokus pada signifikansi Piagam Madinah sebagai basis konstitusi pembentukan komunitas ummah dan negara Madinah. Pembelajaran komunitas lintas etnik dan agama dalam negara Madinah tersebut menjadi relevan dalam pengelolaan keragaman sosial budaya di Indonesia yang juga terdiri dari beragam suku, bangsa, dan agama di seluruh Nusantara.
Dialog Kajian Kepemimpinan dalam “Studi Negara Madinah sebagai Basis Awal Pemerintahan Islam” merupakan salah satu dari rangkaian dialog yang secara rutin diselenggarakan setiap bulan oleh Center of Leadership Studies – Sekolah Kepemimpinan Bangsa.
Kontak :
Adhe Nuansa Wibisono
Direktur Riset – Center of Leadership Studies
Sekolah Kepemimpinan Bangsa
Jl. Raya Parung – Bogor KM 42
Jampang, Kemang, Bogor, Jawa Barat 16310
CP : 0857 1896 1820
Recent Comments